Motret.id, Rias BANGKA SELATAN –Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rias menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas desa di tengah pelaksanaan program Operasi Lahan (OPLA) yang tengah digulirkan di wilayah Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Ketua BPD Rias, Hairudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengantisipasi potensi konflik atau masalah sosial yang dapat muncul akibat kegiatan tersebut.

Menurut Haerudin, program OPLA yang bertujuan untuk menertibkan dan memanfaatkan lahan-lahan tidur agar lebih produktif pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama para petani. Namun, ia mengakui bahwa di lapangan kerap muncul perbedaan persepsi terkait kepemilikan lahan, batas tanah, hingga pengelolaan hasil, yang berpotensi menimbulkan gesekan antarwarga.

Baca Berita Lainnya  IPTU Defriansyah Tegaskan Bahaya Narkoba dan Judi Online di Hadapan Siswa Baru SMK N 1 Tukak Sadai

“BPD punya tanggung jawab untuk menampung aspirasi warga, menengahi jika ada perselisihan, dan memastikan semua pihak mendapat informasi yang jelas dan adil. Kami tidak ingin operasi lahan ini justru memecah belah masyarakat,” ujar Hairudin pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Untuk itu, BPD Rias menyiapkan beberapa langkah strategis. Pertama, BPD berencana melakukan sosialisasi terbuka bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Sosialisasi ini bertujuan menjelaskan tujuan, mekanisme, serta manfaat program OPLA, sekaligus menampung pertanyaan atau keberatan warga secara langsung.

Baca Berita Lainnya  Lucky 88 Berikan Pelayanan Terbaik di Acara Nobar Timnas Indonesia vs Cina

Kedua, BPD akan membentuk tim kecil yang melibatkan unsur desa, tokoh adat, dan perangkat BPD sendiri untuk mendata lahan yang menjadi sasaran operasi secara lebih detail. Pendataan ini diharapkan mencegah klaim ganda, konflik batas tanah, atau sengketa yang kerap menjadi pemicu utama konflik.