2 dari 2 halaman

Selain keterlambatan, muncul pula isu ketidaksesuaian jumlah honor yang diterima antar pegawai. “Ada yang terima lebih besar, ada yang lebih kecil, padahal beban kerjanya sama,” ungkap pegawai lainnya.

Isu transparansi sistem pembayaran juga menjadi sorotan. Pegawai merasa tidak mendapat akses informasi yang jelas terkait perhitungan dan pencairan JP melalui aplikasi yang digunakan saat ini.

Baca Berita Lainnya  Polres Bangka Tengah Bungkam, Terkait Barang Bukti Pasir Timah 2 Ton Lebih Yang Diamankan di Kediaman Samsul

Hingga kini, publik menunggu penjelasan dari Bupati Bangka Tengah untuk mengurai kebingungan dan mengembalikan kepercayaan pegawai terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Ketika keterbukaan informasi publik semakin digalakkan, diamnya pimpinan daerah atas isu yang menyentuh hak pegawai tentu menjadi catatan tersendiri.(JB.motret.id)